TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong masyarakat melakukan transaksi secara non tunai. Rencananya untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) pun akan dihapuskan fasilitas untuk tarik tunai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa program tersebut akan mulai digalakkan pada 2015 mendatang. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan dengan tidak adanya transaksi tunai, program bantuan pendidikan tidak akan diselewengkan masyarakat untuk membiayai kebutuhan lain.

"KJP nanti nggak bisa ditarik cash, itu mulai tahun depan," ucap Ahok di Balai Kota, Selasa (9/12/2014).

Dikatakannya dengan dihilangkannya fasilitas penarikan tunai dari KJP, maka tidak ada lagi penyelewengan penggunaan uang bantuan tersebut.

"Tidak lagi terjadi emaknya anak itu beli handphone begitu dapat uang," ujarnya.

Kedepan pemanfaatan KJP hanya bisa dengan metode transaksi elektronik atau non-tunai. Program ini untuk mendukung 'Jakarta Less-Cash Society' yang kini digagas Pemprov DKI Jakarta. Dengan metode tersebut pemanfaatan KJP pun bisa lebih terkontrol.

"Jadi siswa mau makan ke kantin harus debit uang, naik bus TransJakarta pakai debit, beli buku, beli perlengkapan sekolah semua juga harus pakai debit hanya di Jakarta Book Fair," ujarnya.