TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/12/2014). Ribuah buruh tiba di depan gerbang Balai Kota sekitar pukul 11.00 WIB.

Tuntutan mereka tetap menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebesar Rp 2,7 juta. Buruh berharap UMP DKI sebesar Rp 3 juta.

Aksi massa buruh tersebut mendapat kawalan ketat kepolisian. Gerbang Balai Kota dijaga sejumlah kendaraan pengurai massa seperti water canon, baracuda, dan kendaraan penghadang massa lainnya termasuk sepeda motor pengurai massa.

Buruh sempat kecewa terhadap Pamdal yang berada di lingkungan Balai Kota dikarenakan demonstran di larang menunaikan ibadah salat di lingkungan Balai Kota.

Buruh sempat menggeser pusat aksinya dari dari gerbang yang lurus menuju Gedung tempat gubernur berkantor ke gerbang sebelahnya yang berada di samping Lemhanas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan dirinya tidak akan mengubah keputusan UMP Rp 2,7 juta meskipu buruh mendesak. Alasannya untuk menaikkan UMP dari Rp 2,7 juta tidak ada parameter yang pasti.

"(Walaupun ditekan) kalau enggak ada dasar dan alasannya ya kami tolak," ujar Ahok.

Meskipun demikian Ahok tidak mempermasalahkan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantornya.

"Demo ya demo sajalah. Kan waktu itu sudah diperdebatkan dan diperhitungkan. Sudah masukin unsur kenaikan harga BBM juga," ujarnya.