Ahok Girang PNS Distafkan Banyak Mengadukan Pejabat Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang distafkan dirinya banyak mengadukan para pejabat baru.

"Saya seneng nih sekarang. Orang yang saya distafkan pada ngadu. Pengganti saya leboh jelek dari saya, tukang tidur, malas tukang absen doanh," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Senin (5/1/2014).

Dikatakannya ketika belum ada rombak jabatan, banyak PNS yang menduduki jabatan lebih memilih tutup mulut tentang kejelekan atasannya. Tetapi setelah distafkan justru baru mengoceh keburukan pejabat yang menggantikannya.

"Dulu saya suruh cerita nggak mau cerita sama saya. Sekarang baru cerita. Ya saya kumpulin semuanya," ungakpanya.

Dikatakan mantan Bupati Belitung Timur ini evaluasi tiga bulan yang dilakukannya tidak terlalu cepat. Hal tersebut dikarenakan dirinya ingin berlari cepat mewujudkan Jakarta Baru.

"Harus cepat dong. Kan saya tidak langsung pecat kamu pas tiga bulan. Tapi sudah bisa dilihat kamu sudah sampai target atau kamu sudah kerja. Kan kelihatan. Ini baru seminggu saja sudah meras duit mau gimana," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima aduan tentang beberapa lurah baru. Mulai dari diadukan meminjam uang Rp 25 juta kepada bendahara kelurahan dan melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut mengungkapkan lurah dan camat bisa langsung dicopot dari jabatannya sebelum usia jabatannya mencapai tiga bulan, bahkan sebelum satu bulan pun bisa dicopot dari jabatannya.

"Bisa tidak kita copot lurah camat yang belum sat bulan? Bisa. Kalau ada laporan tidak becus mulai minta duit atau minta anak buahnya atau bendahara minta duit. Ada juga oknum lurah begitu, baru masuk dia langsung panggil bendaharanya mana duit, pinjam dulu duit Rp 25 juta, itu ada laporan," ungkap Ahok.

Dikatakan Ahok bila ada lurah dan camat bermain, dirinya tidak mau pusing langsung dipecat saja. Dirinya pun sudah memerintahkan bahwa lurah yang diadukan itu untuk langsung dicopot, tetapi Wali Kotanya meminta mengecek terlebih dulu atas aduan tersebut.

Tak hanya itu, ada juga Lurah yang dituduh mengambil uang pungutan dari PKL sebesar Rp1 juta. Aduan tersebut pun sudah diklarifikasi langsung lurah yang bersangkutan.

"Kalau tidak melakukan pungutan, buktikan dong dengan mendaftar PKL. Kalau PKL tidak didaftar-daftar berrati kamu memang mungut. Kalau memang dia bayar resmi kan PKL akan berani kan? kalau tidak resmi dia kan takut diusir," ungkapnya.