Tribunnews.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Sopandi Budiman, berharap kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak menghentikan operasional APTB. Pasalnya, Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang terdapat pelayanan APTB.

"Kita berharap APTB dipertahankan  karena bermanfaat untuk kurangi kemacetan lalu lintas dari Bekasi mengarah Jakarta," ujar Sopandi Budiman di Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (12/1/2015).

Sopandi mengatakan, jika operasional APTB benar-benar dihapus, Dishub Bekasi akan berbicara kepada Dishub DKI Jakarta untuk mempertimbangkan hal itu. Sejauh ini, kata Sopandi, penggunaan APTB oleh masyarakat Bekasi sudah efektif. APTB sudah menjadi salah satu tranportasi alternatif menuju Jakarta. Hal ini karena, APTB biasanya akan langsung masuk ke jalur-jalur transjakarta.

Di Bekasi, ada dua rute yang dilayani oleh APTB yaitu Bekasi-Tanah Abang dan Bekasi-Bundaran HI. Apabil APTB hanya terbatas sampai titik tertentu saja, hal ini mengurangi efektivitas APTB.

"Warga kita kan mau naik karena efektif, langsung masuk ke busway dan bisa lanjut kemana saja selama masih di koridor. Coba kalau hanya sampai Cawang saja misalnya. Itu kan warga harus sambung lagi," ujar Sopandi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI untuk tegas memberhentikan operasional APTB. Hal itu dilatarbelakangi perilaku bus APTB yang sering mengetem sembarangan serta menaikturunkan penumpang di sembarang tempat sehingga mengganggu layanan bus transjakarta.

Ahok pun menginginkan operasional APTB digabung dengan pengelolaan transjakarta. Sebab, apabila layanan APTB sudah berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta, bus-bus akan terintegrasi dengan sistem pembayaran per kilometer.

PT Transjakarta menawarkan solusi kepada operator APTB agar layanan bus tersebut tidak dihapuskan. Ada dua pilihan metode pengelolaan yang disodorkan kepada operator APTB, yakni menjadikan APTB sebagai bus pengumpan (feeder) transjakarta tanpa harus mengikuti pola pengelolaan transjakarta, atau tetap membebaskan bus APTB masuk jalur transjakarta, tetapi dengan syarat, sistem pengelolaannya mengikuti aturan yang diterapkan dalam pengelolaan layanan bus transjakarta, yakni pembayaran per kilometer.
(Jessi Carina)