TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sudah diketuk DPRD DKI Jakarta kini memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melontarkan pernyataan yang menimbulkan perseteruan dengan DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut dipicu dengan dikembalikannya Dokumen APBD 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena formatnya tidak sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005.

Selain itu, pengembalian tersebut pun dikarenakan adanya surat dari DPRD DKI Jakarta kepada Kementrian Dalam Negeri bila Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD DKI Jakarta tahun 2015 yang dikirimkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cacat prosedur sehingga Raperda tetang APBD DKI Jakarta tersebut dikembalikan pihak Kemendagri.

Ahok menuding ada oknum di DPRD yang sengaja mengirim surat tersebut kepada Kemendagri.

Tudingan mantan Bupati Belitung Timur ini pun menyebabkan hubungan Ahok dengan DPRD DKI yang sudah mulai mereda kini kembali memanas. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun angkat bicara mengenai pernyataan Ahok.

"Saya ingin mengklarifikasi pernyataan gubernur di sini, bahwa saya bukan oknum. Saya sebagai pimpinan lembaga di sini sebagai ketua DPRD melihat rancangan 2015 yang bukan kita bahas dan sepakati yang ternyata dikirim ke sana. Ke Mendagri," ungkap pria yang akrab disapa Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengimbau Ahok agar menggunakan etika dalam berbicara tidak main tuduh oknum. Dikatakannya surat yang dilayangkan DPRD DKI Jakarta resmi dan diketahui seluruh pimpinan DPRD DKI.

Pras justru menganggap bahwa pihaknya yang merasa ditipu karena APBD 2015 yang diketuk DPRD DKI justru bukan yang diserahkan ke Kemendagri melainkan draf APBD yang diajukan Pemprov DKI sebelum dilakukan pembahasan dengan DPRD. Ia mengibaratkan dalam APBD harusnya untuk membeli rokok merk Malboro tetapi justru dibelikan rokok Dji Sam Soe.

"Saya mengimbau kepada gubernur bahwa harus pakai etika lah kalau bicara. Sudah banyak sekali permasalahan di Jakarta ini yang situasinya hanya menyalahkan orang saja dan saya sebagai ketua DPRD merasa ditipu, apa yang dilaksanakan oleh eksekutif mengenai APBD 2015 karena pada saat saya ketuk palu tanggal 27 Januari 2015," katanya.

"Saya mengetuk palu anggaran APBD 2015 Rp 73,8 triliun yang saya alami saat menyuruh membeli rokok kepada eksekutif yang dibeli adalah rokok Samsu. Nah kan jadi masalah buat saya, karena saya harus bertanggungjawab kepada 106 anggota DPRD. Dimana pembahasan per komisi kok nggak ada. Nih gelondongan saja dikirim ke Mendagri tanpa sepengetahuan DPRD," ungkapnya.

Pras meningatkan bila Ahok jangan merasa paling benar. Dalam hal tersebut dikatakannya tidak ada yang paling benar dan salah sehingga situasi di DKI menjadi tidak kondusif akibat saling menuduh.

"Kita ini mitra, bukan saya ini kacungnya eksekutif atau sebaliknya. Untuk APBD ini ayo kita bahas. Tapi kenyataan yang ada yang sekarang terang benderang di media, bahwa saya ketua DPRD ini seakan mau mencopet atau apa lah bahasanya dia. Mereka bilang saya menipu. Yang tertipu itu saya," ungkapnya.

Ia pun tidak terima disebut oknum oleh sang gubernur, karena surat yang dilayangkan ke Kemendagri merupakan surat resmi.

"Saya sebagai ketua di bilang oknum, saya mengirim surat legal kok ada tanda terimanya namanya jelas. Jadi bagaimana kita bisa menjadi mitra kerja kalau kayak begini," ujarnya.