TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali panas dengan DPRD DKI Jakarta. Bahkan wacana pemakzulan atau impeachment pun muncul dari para politisi Kebon Sirih.

Perseteruan antara pria yang akrab disapa Ahok dengan DPRD dipicu dikembalikannya dokumen APBD DKI Tahun Anggaran 2015 karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi pun melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjelaskan pihaknya terkejut, karena dokumen APBD yang diserahkan Pemprov DKI kepada Kemendagri bukan dokumen APBD hasil pembahasan antara eksekutif dengan legislatif.

Menyikapi isu pemakzulan yang digulirkan DPRD DKI, Ahok justru menantang DPRD DKI. Sedangkan, Senin (16/2/2015) DPRD DKI berencana melakukan rapat pimpinan untuk menggulirkan hak interpelasi karena Ahok dianggap sudah melanggar hukum dengan memasukkan dokumen APBD bukan hasil pembahasan antara eksekutif dengan legislatif.

"Nggak apa-apa tunggu saja. Kalau interpelasi kan memang hak bertanya setiap anggota DPR atau DPRD. Itu diatur dalam Undang-undang. Justru saya lebih senang, supaya dia gunakan hak bertanya dia, nanti kami jawab, di forum terbuka. Jadi biar seluruh masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi," ungkap Ahok di Balai Kota, Senin (16/2/2015).

Dia mengatakan, bila dirinya harus dimakzulkan pun justru bagus karena fotonya tetap akan dipasang di Balai Kota sebagai orang yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI.

"Impeachment bagus dong. Foto saya sudah ada kok. Kalau dia berhasil impeach saya, berarti saya kan dipecat jadi gubernur, ya lumayan sudah pernah jadi gubernur DKI ada fotonya mah santai saja," ucapnya.

"Terserah (mau dituduh apa), impeach saja. lakukan saja. Itu hak mereka kok lakukan saja. Kita juga sama-sama nanti kalau terbuka, kalau sudah impeach, interpelasi nanti kan terbuka. Semua orang akan lihat apa yang terjadi," katanya.