TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang ngotot dijalankan tahun 2015 ini oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ternyata belum sampai ke telinga petinggi di Polda Metro Jaya.

"Belum ada koordinasi soal ERP sampai sekarang. Saya belum pernah dengar tuh bakal ada pertemuan soal itu," ucap Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ), Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto, Selasa (17/2/2015).

Menurut Budiyanto, apabila program itu akan berjalan dalam waktu dekat, pasti pihaknya akan diajak koordinasi. Sebab, hal itu, kata Budiyanto, pasti menyangkut kesiapan personel polisi yang harus ditugaskan di gerbang ERP.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit, sebelumnya sudah menyerah menuruti keinginan Ahok. Ahok ingin program ERP jalan dalam dua bulan ke depan. Tapi Benjamin sudah yakin tak akan bisa. Pihaknya tak mungkin melakukan lelang tender di bulan April. Sebab langkah workshop saja belum dilakukan. Workshop, kata Benjamin, bertujuan membuat regulasi pelaksanaan ERP.

Workshop tersebut, lanjut Benjamin, berlangsung tiga hingga empat bulan lamanya. Setelah workshop selesai, Unit Pengelola (UP) ERP akan berkoordinasi dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merumuskan dokumen tender pelaksanaan lelang. Makanya, omongan Ahok soal ERP yang bakal mulai dua bulan lagi cuma mimpi sang Gubernur. (Theo Yonathan Simon Laturiuw)