TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta terkait kisruh APBD DKI Jakarta kian memanas.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mulai bernyanyi tentang permainan anggaran APBD yang dilakukan DPRD

"Saya buka saja, sebelum e-budgeting, anggota DPRD ini selalu menitipkan semua kepada SKPD, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus mengetik untuk dimasukkan dalam APBD. Mereka bebas tanpa dosa tuh," ungkap Ahok di Balai Kota, Rabu (26/2/2015).

Dikatakan dengan memperalat SKPD, seolah-olah yang menyusun anggaran APBD adalah SKPD.

Saat ini SKPD sudah tidak bisa di setir DPRD karena konsekuensinya bisa dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akhirnya DPRD pun melakukannya sendiri. Hal tersebut lah yang terjadi dibalik kisruh APBD saat ini.

"Nah mereka nekat bikin sendiri. boleh tidak DPRD buat sendiri? sejak kapan ada undang-undang yang mengatur dia punya hak anggaran. Kalau hak penganwasan, dia betul. Tapi dia tidak berhak mengisi sendiri," ujarnya.

Ahok mengira munculnya dana siluman Rp 12,1 triliun diinisiasi segelintir anggota DPRD kemudian staf DPRD diminta untuk menyusunnya. Tetapi hingga kini Ahok belum tahu siapa yang memasukkan anggaran siluman tersebut.

"Saya tidak tahu siapa. Tapi tanda tangan semua kok, ketua komisi, wakil ketua komisi, sekretaris tanda tangan semua," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku sudah menyisir asal usul munculnya anggaran siluman. Sehingga kini dirinya tinggal menunggu DPRD menggunakan hak angket.

"Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih, suruh agket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan seru begitu loh, kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara, atau anggota DPRD masuk penjara," ucapnya.