TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan DPRD DKI Jakarta, semakin meruncing. Keduanya bersikukuh sama-sama mempertahankan pendapatnya terkait pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI.

Ahok membeberkan data mengenai adanya dana siluman yang diprakarsai oleh DPRD dengan jumlah yang cukup fantastis yakni Rp 12,1 triliun. Salah satunya, dana untuk pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah yang besarnya mencapai Rp 6 miliar untuk setiap sekolah.

Saat ditemui Warta Kota di Balai Kota, Rabu (25/2/2015), Ahok yang hendak pergi ke dokter gigi, dengan mengenakan batik cokelat, menyampaikan kekecewaannya terhadap oknum DPRD DKI yang memasukkan titipan dana yang jumlahnya tidak rasional tersebut.

Ketika awak media bertanya soal adanya desakan massa yang menginginkan mandat Ahok sebagai Gubernur dicabut, mantan Bupati Belitung ini menanggapi dengan santai.

"Aduh, lu suruh seluruh orang Jakarta cabut gua, gua tetap Gubernur sampai 2017. He, he. Pusing amat. Kayak seperti pas peresmian Rusun Tambora kemarin, bilang warga banyak nolak gua, kayaknya yang ngajak foto lebih banyak, yang ngajak salaman juga banyak, jadi gimana coba?" kata Ahok sambil tersenyum

Namun, senyum Ahok berubah sedikit meradang saat ditanya mengenai dana APBD yang belum turun, karena berakibat pembangunan sekolah di Jakarta Barat terhenti. "Sekolah di Jakarta 46 persen jelek. Itu yang diotaknya DPRD ? Waktu dia susun, dia mau ngapain yang dia susun. Pengadaan peralatan audio kelas Rp 4,5 miliar, pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp 15 miliar, pelatihan guru Rp 25 miliar. Masuk akal nggak yang mereka bikin?" ujarnya.. (Harian Warta Kota)