TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan melakukan pengajuan hak angket, DPRD DKI dinilai tengah mempermalukan diri sendiri, apalagi jika anggaran "siluman" yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terbukti benar.

"DPRD ini sedang mempermalukan diri sendiri karena kalau anggaran siluman ini benar, maka pandangan masyarakat akan bergeser. 'Oh DPRD ini ajukan hak angket karena mau mempertahankan anggaran siluman?'" ujar pengamat politik, Sebastian Salang, kepada Kompas.com, Jumat (27/2/2015).

Anggota Dewan diminta untuk mengingat bahwa proses penyelidikan hak angket ini dilakukan secara terbuka. Bisa saja, kata Sebastian, dalam prosesnya anggota Dewan secara tidak langsung menunjukkan apa yang mereka pertahankan.

Menurut Sebastian, bukankah DPRD DKI juga harus memiliki semangat dalam penerapan transparansi anggaran? Apakah mereka tidak ingin anggaran transparan?

Namun, saat ini DPRD justru mempermasalahkan pilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengunakan konsep e-budgeting dalam penyusunan APBD.

Sikap mereka saat ini justru memberi kesan bahwa mereka menghambat sistem transparansi yang sedang diperjuangkan Basuki.

Dalam kondisi ini, Sebastian yakin, Ahok akan tetap mempertahankan sikapnya untuk menggunakan APBD hasil e-budgeting. DPRD DKI juga mempertahankan sikap untuk hak angket.

Sebastian mengatakan, mereka akan adu kekuatan sehingga dengan sendirinya akan terlihat apa yang tengah diperjuangkan masing-masing pihak ini.

"Jangan lupa, ke depan, prosesnya (hak angket) akan sampai terbuka. Bisa saja malah akan kelihatan apa yang sedang dipertahankan," ujar Sebastian.

Sebelumnya, sebanyak 106 anggota DPRD DKI secara bulat mendukung penuh pengajuan hak angket kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Adapun alasan pengajuan hak angket terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015.

Basuki dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI.