TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama trenyuh saat berkunjung ke Lapas Klas IIA Salemba beberapa waktu lalu.

Saat mendatangi acara puncak hari HIV/ AIDS di Lapas Salemba pria yang akrab disapa Ahok tersebut baru tahu bila penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak memiliki jaminan kesehatan.

Dalam acara penyerahan secara simbolik Kartu BPJS kepada penghuni Lapas di Rutan Klas IIA Pondok Bambu, Ahok mengaku kaget bila warga binaan di lapas seolah dianggap bukan warga negara.

"Saya baru ketemunya saat kunjungan ke Lapas Salemba, waktu itu saya agak kaget, waktu itu orang di Lapas itu dianggap bukan warga negara kita, tidak ada yang menanggung (kesehatan)," kata Ahok, Sabtu (28/2/2015).

Dengan temuan tersebut, Ahok pun menginisiasi untuk menanggung biaya kesehatan para penghuni Lapas melalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) saat itu. Tetapi kebetulan aturan BPJS menganggap bahwa apa yang menjadi perhatian Ahok menjadi urusan nasional.

"Jadi saya terima kasih kepada BPJS sudah bisa diberi dan kita berharap RSUD kita kalau menolong orang itu jangan berpikir ini kartu apa," kata Ahok.

Ia mengingatkan kepada para dokter di rumah sakit milik pemerintah harus menolong terlebih dahulu warga yang membutuhkan bantuan kesehatan. Jangan diterlantarkan karena dianggap tidak punya uang untuk membayarnya.

"Kalau bapak ibu mau tolong orang, tolong saja dulu. Jangan dites dulu, tes dulu kaya miskin dengan menebus obat. Bila mampu menebus obat berarti kaya katanya, kalau tidak mampu menebus berarti miskin. Ya mau berapa hari dia (ditanganu)," ungkapnya.

Ahok pun mengingatkan para pengelola RSUD jangan banyak bertanya bila seorang penghuni Lapas dirujuk ke rumah sakitnya. Ia ingin semua pemegang kartu BPJS dilayani.

"Kalau ada yang dirujuk masih sakit tangani saja. Kalau sampai tidak ada suratnya tidak bisa bayar, tagih sama saya. Toh sudah ditanggung semua. Kalau yang tercecer-tercecer masih sedikit saya masih mampu. Kalau semua saya tidak sanggup," ungkapnya.