TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyusul keputusan DPRD DKI Jakarta yang menggulirkan hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, membuat Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat,(Almisbat) Hendrik Sirait, geram.

Ia menduga upaya DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket kepada Ahok dilatarbelakangi oleh motif ingin memanfaatkan dana APBD sebesar Rp 12.1 triliun rupiah secara melawan hukum.

"Dengan demikian, hak angket yang diajukan dewan sama sekali tidak didasarkan atas penilaian kinerja, melainkan didasarkan atas kepentingan kelompok dengan memanfaatkan kepolosan Ahok dalam soal komunikasi politik yang suka bertutur ceplas-ceplos," kata Hendrik, Sabtu (28/2/2015).

Almisbat, ia memastikan mendukungan sepenuhnya sikap Gubernur Ahok dalam menegakkan clean and good governance. Dalam rangka, melawan segala bentuk penyelewengan dan korupsi di DKI Jakarta.

"Almisbat juga mendukung langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan Ahok untuk meneruskan kebijakan e-budgeting sebagai sebuah sistem yang sudah teruji di dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dan kami mendesak pejabat terkait cq: Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mebantu menyelesaikan kisruh DPRD dengan Ahok. Segera, guna berjalannya roda pemerintahan DKI Jakarta .

Almisbat, Hendrik menegaskan kembali, juga mendesak partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat ( KIH) di DPRD DKI Jakarta untuk tetap konsisten menjalankan Nawa Cita. Terutama untuk melawan segala bentuk penyimpangan dan korupsi.