TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama sudah menyerahkan draft APBD 2015 ke Kemendagri. Namun draft yang diserahkan ternyata berbeda dengan hasil pembahasan bersama anggota DPRD DKI Jakarta. Alhasil para legislator DKI tersebut menggulirkan hak angket terhadap Ahok.

Melihat hal itu,  Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai draft APBD DKI Jakarta tahun 2015 yang telah diajukan Ahok adalah draft palsu, yang bukan hasil pembahasan bersama dengan anggota DPRD.

"APBD 2015 yang dikirim Ahok ke Kemendagri, itu bikinan dia sendiri dan ini palsu, disitu tidak ada pembahasan antara eksektuif dan legislatif. Itu sudah melanggar undang-undang," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Minggu (1/3/2015).

Uchok menduga, Ahok ingin main belakang dengan menyerahkan APBD hasil rancangannya sendiri, atau memang untuk menyelematkan anggaran lantaran banyak anggaran yang tak sesuai peruntukkannya.

"Tapi itu dia tetap salah (karena kirim draft rancangan sendiri)," ujarnya.

Menurutnya, draft rancangan APBD 2015 yang benar itu adalah draft rancangan dari DPRD. Sebab draft rancangan dari DPRD merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dengan eksekutif.

"Yang benar itu dari DPRD, mereka ngotot yang harus dievaluasi dan dikoreksi Kemendagri itu adalah hasil pembahasan bersama (APBD 2015). Itulah yang saat ini dipertahankan anggota dewan," ujarnya.

Sehingga, kata Uchok, sangat wajar jika akhirnya para anggota DPRD DKI menggulirkan hak angket untuk Ahok.

"Wajar (hak angket kepada Ahok), karena Ahok itu ngotot dan mau melanggar UU. Sedangkan DPRD sendiri dia mempertahankan konsistitunsi dalam APBD," imbuhnya.