TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan ditariknya hak angket yang diajukan dari Partai NasDem bukan didasarkan adanya laporan dugaan anggaran siluman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Engga ada hubungannya ini. Mungkin ketakutan seluruh Indonesia kalau saya berhasil lakukan ini akan berdampak ke seluruh Indonesia soal e-budgeting dan ini yang Pak Jokowi mau," jelas Ahok di Kantor Balaikota, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur ini yakin jika sistem e-budgeting berhasil akan memberikan dampak pada transparansi anggaran. Bahkan, ia memprediksi tak ada lagi oknum di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bermain-main dengan anggaran siluman.

Ahok sapaan akrab Basuki memberikan contoh pentingnya sistem e-budgeting dalam pembelian truk sampah. Namun, pada saat itu angaran itu tiba-tiba hilang dan muncul sikap saling menuduh. Bahkan semua pihak yang tak mengakui hilangnya anggaran tersebut.

"Terus masih inget engga truk sampah udah ada tahun berikutnya 2014, diperubahan hilang setengah. Mobilnya sudah pesan lagi. Jadi, ini akibat enggak ada e-budgeting,"ucap Ahok.

Lebih lanjut mantan politikus Partai Gerindra ini mencontohkan adanya sistem yang tak baik akibat tidak adanya e-budgeting. Hal ini terjadi tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum akibat lemahnya penerapan sistem.