TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berencana akan bertemu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo siang ini. Pertemuan ini nantinya akan membahas kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta.

Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan keterlibatan Mendagri juga sangat diperlukan guna menyelesaikan kekisruhan terkait APBD. Ia berpendapat keterlibatan Mendagri sangat penting untuk mencairkan suasana antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Loh iya Mendagri kan berwenang untuk meneliti mengevaluasi draf APBD dari kedua belah pihak,"ujar Djarot di Kantor Balaikota, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Langkah ini, kata Djarot merupakan suatu upaya meredakan ketegangan kedua belah pihak. Djarot meminta kedua belah pihak bersikap arif dan bisa berpikir jernih guna kepentingan rakyat Jakarta.

"Iya tugas kita mendinginkan biar birokrasi dingin, biar DPRD dingin, Jakarta dingin, begitu aja,"kata Djarot.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Pendidikan untuk menjelaskan adanya anggaran "siluman" yang ditemukan dalam APBD 2014 serta usulan anggaran "siluman" di APBD 2015.

Menurut Basuki, anggaran untuk pembelian UPS sangat fantastis. Sementara Basuki menilai UPS tersebut bukanlah kebutuhan mendesak. Mantan politisi Partai Gerindra ini bahkan mengatakan jika kepala sekolah ikut terlibat dalam susupan anggaran di Disdik DKI, maka pihak sekolah juga bisa diberikan sanksi.

Pada anggaran tahun 2014 lalu, pembelian UPS juga dimasukkan dalam APBD DKI dengan nilai Rp 5,8 miliar. Hal ini diketahuinya usai menerapkan sistem e-budgeting pada akhir tahun lalu. Namun kemudian, sistem e-budgeting ini dipermasalahkan karena dinilai berbenturan dengan aturan yang ada.