Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengajuan hak angket mayoritas fraksi DPRD DKI Jakarta yang berpotensi pada penggulingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ditentang PPP pimpinan Djan Faridz.

Sekjen PPP Dimyati Natakusumah meminta anggota dewan untuk mengkaji kembali pengusulan hak angket, menyikapi langkah Ahok yang mengajukan APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri, bukan hasil paripurna antara dirinya dan DPRD DKI pada rapat paripurna 27 Januari lalu.

"Hak angket itu tinggal dijawab. Saya berharap kepada teman-teman, agar Ahok dibantu menyelesaikan Jakarta lebih maju, Jakarta lebih baik. Artinya mengantar Ahok sampai selesai 2017," ungkap Dimyati ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Jika ada langkah Ahok yang keliru, Dimyati menilai anggota dewan berhak menegur dan mengawasinya. Ia juga meminta Ahok agar berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya memimpin ibukota.

"Saya sih berharap Ahok selesai sampai masa tugas 2017," ujarnya.

Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, hak angket memang hak setiap anggota dewan. Pihaknya mendukung ‎pengusulan hak tersebut. Namun ia tetap meminta Ahok tetap bertugas hingga masa jabatannya selesai.

"Jangan ditumbangkan di tengah jalan, enggak baik dalam era demokrasi. Kayak Pak Jokowi kita antar sampai selesai. Saya berharap kepemimpinan seperti itu. Jangan menggulingkan seperti kasus PPP, tidak enak rasanya. Kita antarkan sampai selesai," ungkapnya.

Dimyati mengatakan hal itu akan berdampak pada Pilkada DKI dengan kompetisi yang lebih sehat.‎ "Jangan seolah-olah ada oknum yang mau ganti Ahok. Jangan itu, tujuannya apa mau menjadi gubernur, itu harus diwaspadai," tuturnya.