TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Usulan program pengadaan buku trilogi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membuat sang Gubernur geram. Ia merasa dijebak atas anggaran yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 versi DPRD DKI.

Anggaran ini tidak diusulkan di dalam RAPBD yang telah disahkan dalam paripurna dan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu. Pengadaan buku trilogi Ahok itu ditemukan di pos anggaran Dinas Pendidikan. Basuki maupun Dinas Pendidikan tidak merencanakan pengadaan buku tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pagu anggaran untuk pengadaan buku tersebut. Hanya saja, setelah melalui proses pembahasan di Komisi E (bidang kesejahteraan masyarakat) DPRD DKI, pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan hingga Rp 30 miliar.

Terdapat tiga judul buku trilogi Ahok yang direncanakan, yakni Nekad Demi Rakyat (senilai Rp 10 miliar), Dari Belitung Menuju Istana (senilai Rp 10 miliar), dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku (senilai Rp 10 miliar).

"Gila, ngapain bikin buku trilogi? Itu namanya fitnah banget. Gila gue masih mampu bikin buku (pakai biaya) sendiri," kata Basuki, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015) lalu.

Mengetahui adanya usulan pengadaan buku senilai Rp 30 miliar itu, Basuki langsung menyisir menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Basuki, anggaran itu lebih baik dialihkan untuk pembiayaan renovasi sekolah maupun perbaikan kualitas pendidikan lainnya.
"Makanya ada permintaan (pengadaan buku trilogi) itu, saya kaget," kata Ahok.

Program pengadaan buku trilogi Ahok di RAPBD 2015 versi DPRD, yakni yang melalui pembahasan komisi setelah paripurna pengesahan. Sementara Pemprov DKI mengajukan dokumen APBD DKI yang telah disahkan pada paripurna kepada Kemendagri.

Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

Anggaran ini telah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua HM Ashraf Ali, dan Sekretaris Fahmi Zulfikar.

Ashraf Ali enggan berbicara banyak perihal anggaran "siluman" ini. Ia juga mengaku tidak mengetahui munculnya anggaran tersebut. Padahal, di dokumen tersebut, ia turut membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan.

"Itulah yang saya enggak mengerti (ada anggaran pengadaan buku trilogi Ahok). Tapi nanti deh obrolin pas ketemu saja, jangan dibicarakan di telepon, enggak enak. Saya baca, memang ada (anggaran pengadaan buku trilogi Ahok)," kata Ashraf.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa. Ia menampik telah mengusulkan pengadaan buku trilogi Ahok ke dalam RAPBD DKI 2015. Anggota Banggar DPRD DKI itu juga memastikan pengadaan buku tersebut tidak pernah dibicarakan dalam pembahasan selama ini.

Hanya saja, ia mengisyaratkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait atau Dinas Pendidikan-lah yang menyelipkan anggaran tersebut.

"Mungkin eksekutifnya, SKPD-nya (yang mengusulkan anggaran). Mereka caper (cari perhatian) sama Ahok (Basuki)," kata anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman mengaku tidak mengetahui pengadaan buku tersebut. Ia menampik tudingan anggota DPRD Komisi E. Pihak Dinas Pendidikan, lanjut Arie, tidak pernah mengusulkan pengadaan buku trilogi tersebut.

"Soal buku trilogi tersebut tidak ada dalam usulan anggaran Dinas Pendidikan versi eksekutif. Jadi pertama, kami tidak tahu-menahu sebelumnya. Kedua, anggaran itu tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan ketiga tidak pernah ada pembahasan pengadaan buku itu. Seluruh data temuan yang dirilis tidak pernah diusulkan dan tidak ada dalam APBD 2015 usulan Pemprov DKI," tegas Arie.