Mendagri Ingin Pastikan Kisruh APBD DKI Tak Rugikan Masyarakat
"Kami ingin menyelamatkan APBD, jangan tersandera dan merugikan masyarakat," ujarnya.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah telat menyelesaikan kisruh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan DPRD DKI Jakarta mengenai APBD DKI 2015.
Tjahjo memastikan baru meminta penjelasan Ahok dan Pemprov DKI Jakarta karena suratnya baru diterima. "Telat bagaimana? Suratnya juga baru sampai ke kami," katanya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (4/3/2015).
APBD DKI 2015 baru didalami Kementerian Dalam Negeri dan ingin mengevaluasi anggaran daerah yang diajukan tersebut. Kementerian berkepentingan mengurai polemik APBD DKI 2015 agar tak mengorbankan masyarakat Jakarta.
"Setelah bertemu, mendengar Pak Ahok maunya seperti apa, DPRD bagaimana. Kami ingin menyelamatkan APBD, jangan tersandera dan merugikan masyarakat," ujarnya.
Kementerian sudah menurunkan tim untuk menyelaraskan APBD 2015 bersama Pemprov DKI dan DPRD DKI sejak 4 Februari lalu. Tjahjo berpesan agar kedua pihak tidak mementingkan egonya masing-masing. Apalagi sampai ada rencana hak angket.
"Harusnya mereka satu kotak dan diputuskan bersama karena satu daerah. Soal beda pendapat dan pemahaman yang sama silakan berembug dengan baik," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sedangkan mengenai dugaan dana siluman yang dilaporkan Ahok ke KPK, Mendagri menyerahkan penuh ke lembaga berwenang, dalam hal ini KPK. "Kami tidak ikut campur," tegasnya.
