TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang berakhirnya rapat mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta terkait kisruh APBD DKI Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) suasana tampak panik.

Terlebih saat suara keras terdengar dari dalam ruang rapat hingga keluar ruangan. Tampak sejumlah ajudan pun berebut masuk ke dalam ruang rapat mendengar suasana rapat memanas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono mengatakan ribut-ribut tersebut berawal saat Ahok menyinggung tentang pengadaan UPS.

"Beliau (Gubernur) nanya, apakah penjelasannya ada yang diluar dari pembahasan di komisi-komisi. Lantas, pak gubernur menunjuk contoh pada Wali Kota Jakarta Barat apakah UPS itu ada pembahasan di komisi-komisi?" tutur Heru di Kantor Kemendagri menjelaskan ribut rapat mediasi, Kamis (5/3/2015).

Dikatakannya akibat pernyataan Ahok tersebut memicu perang omongan. Saat situasi memanas antara Ahok dengan DPRD DKI Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi belum juga menjawab.

"Pak gubernur beri contoh bahwa pada di posisi 2014/2015 ada pembahasan diluar poin dari pembahasan contohnya UPS. Ditanyalah kepada Walkot jakarta Barat," ungkap Heru.

Ahok menanyakan kepada Anas apakah pengadaan UPS diusulkan dirinya.

"Pak gubernur ngomong sambil teriak kepada Wali Kota Jakarta Barat. 'Tolong anda jawab jujur berdiri’," ujarnya.