TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kisruh antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dengan penyusunan APBD masih berkepanjangan. Bahkan, saat DPRD bertemu dengan Legislatif atas prakarsa Kementerian Dalam Negeri, terjadi kericuhan.

Media massa masih menjadikan isu tersebut sebagai sajian utama berkesinambungan. Akibatnya, perhatian masyarakat juga terfokus pada masalah perseteruan tersebut.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta Prof H Dailami Firdaus meminta agar perseteruan eksekutif dan legislatif itu dihentikan.

"Kalau perseteruan itu dibiarkan berlanjut terus akan menghambat pembangunan ibukota. Dan ini merugikan kita semua," ujar Dailami, Kamis (5/3/2015).

Dailami menambahkan, para steakholder pembangunan baik DPRD, pemerintah dan juga masyarakat serta para pamong praja perlu 'cooling down'. Sementara itu, dugaan terhadap anggaran segala bentuk anggaran siluman yang dituduhkan kepada para pihak diserahkan kepada penegak hukum.

"Dengan demikian proses dialogis DPR dan gubernur bisa berjalan tetapi tidak mengganggau pembangunan yang merugikan rakyat," tegas Dailami.

Dailami menyarankan agar eksekutif dan legislatif memegang prinsip-prinsip ketatanegaraan yang sudah diatur agar kedua lembaga itu tidak terjadi benturan yang merugikan rakyat.

"Dengan berpegang pada prinsip-prinsip itu, legislatif dan eksekutif bisa bekerja dengan baik, termasuk menyusun APBD tanpa harus kisruh," pungkas Dailami.