Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan DPRD DKI Jakarta, yang sama-sama saling mengumpat dalam proses mediasi yang digelar Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

"Kedua-dua nya saling mengumpat, kurang bijaksana," kata JK kepada wartawan di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2015),

Mediasi yang digelar di kantor Kemendagri kemarin, Kamis (5/3) itu, digelar tertutup dari liputan wartawan. Seperti diberitakan sebelumnya, dari dalam ruangan tempat digelarnya mediasi tersebut, sempat terdengar Ahok berbicara dengan nada tinggi, dan dibalas oleh sejumlah anggota DPRD.

Dalam video yang diunggah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke situs Youtube, dengan jelas Ahok sempat bicara dengan nada tinggi soal Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, yang ia tuding disusun oleh oknum DPRD secara diam-diam.

Cara bicara Ahok dengan nada tinggi itu memicu reaksi protes dari anggota DPRD yang hadir dalam mediasi tersebut. Bahkan salah seorang anggota DPRD sempat mengkritik Ahok yang bergaya preman. Mediasi tersebut akhirnya tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Wapres mengingatkan masalah Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta harus segera dirampungkan. Pasalnya bila keduanya tidak juga bersepakat, anggaran DKI Jakarta terancam akan terkatung-katung.

Walau pun mediasi itu berlangsung dengan tensi tinggi, Wapres mengapresiasi langkah Mendagri yang menggagas mediasi tersebut, dan terus berupaya agar kedua kubu itu bisa berdamai.

"Kalau ada kejadian di bawah, di atas yang mediasi. Atasan dari Gubernur itu presiden, tapi presiden diwakilkan oleh mendagri, itu sudah benar," ujarnya.

Dengan mediasi itu JK mengaku yakin akan terlihat dengan jelas nantinya, siapa yang sesungguhnya melanggar hukum, apakah Ahok atau justru anggota DPRD. JK berharap siapapun yang terbukti bersalah, mau untuk mempertanggungjawabkan aksinya.

"keduanya harusnya arif lah. Kalau DPRD keliru tarik, kalau Ahok keliru ya tarik," tandasnya.