TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para politikus dan birokrat di Indonesia kini terlibat dalam permainan saling menghabisi atau zero sum game negative.

Pengamat Kebijakan Ekonomi Publik, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan pihak berwenang di Indonesia kini berusaha saling mendeligitimasi.

Bentuk-bentuk usaha saling mendelegitimasi itu antara lain pertarungan Koalisi Indonesia Hebat vs Koalisi Merah Putih di DPR, kisruh kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kisruh Polri vs KPK, kisruh kepengurusan Partai Golkar, dan kisruh DPRD DKI Jakarta vs Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama.

"Situasi yang ada sekarang bisa kita lihat sebagai situasi yang saling mendelegitimasi. Ini problematika sistem dimana orang saling melakukan zero sum game negative. Sudah nol dinihilkan habis-habisan," kata Noorsy dalam diskusi bertajuk 'Dead Lock Ahok' di Double Tree by Hilton Hotel di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/3/2015).

Cara ini dikritik habis-habisan oleh Noorsy lantaran sama sekali tidak memberikan keteladanan kepada masyarakat. Pria asli Betawi juga mengungkapkan keherannya lantaran semakin banyaknya pertikaian lembaga legislatif dengan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah.

Noorsy mencontohkan mengenai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 903/6865 SJ tahun 2014. SE ‎tersebut menyatakan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) tidak berlaku atas Undang-Undang Pemda.

Logika hukum, kata Noorsy, hukum di tingkatan atas tidak boleh bertentangan dengan hukum di tingkat bawahnya.

"Maka sesungguhnya keputusan MK tentang UU MD3 juga berlaku atas Pemda. Persoalan pokoknya pemerintah pusatnya malah mengeluarkan sesuatu yang aneh, surat edaran," kata Noorsy.