TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai pemberitaan kisruh APBD DKI Jakarta yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta berat sebelah.

Sebab kata Fuad, pandangan publik saat ini seakan memposisikan DPRD berada di pihak yang salah atas tudingan anggaran siluman tersebut.

"UPS contohnya. Gak mungkin eksekutif gak ikut main, karena pelaksananya di sana. Kok sesama maling saling teriak," kata Fuad dalam diskusi "APBD DKI, siapa sebenarnya yang begal?" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015)

Menurut Fuad, dalam teori ekonomi, proses penyusunan APBD adalah bentuk tawar-menawar. Berbeda dengan proses pembuat Perppu yang bicara setuju atau tidak setuju.

"Kalau anggaran, pemerintah ibarat penjual dia ketok-ketok ke DPRD, eh DPRD, saya mau jualan ini,ini,ini, anggarannya segini, kamu mewakili rakyat gimana. Disitulah ada tawar menawar," kata Fuad

Untuk itu, Fuad menilai keterlibatan BPK sangat menentukan akhir dari kisruh APBD DKI. "Kalau sudah ada audit, gampang itu digaruk oknum DPRD, Eksekutif, sampai pengusaha juga pasti ada," tegas Fuad.