Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Angket DPRD DKI Jakarta Muhammad Sangaji mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta memperoleh secara cuma-cuma sistem electronic budgeting.

"Katanya tadi sistemnya gratis, itu luar biasa. Karena setahu saya ada di beberapa daerah, sistem itu tidak mungkn gratis," ungkap pria yang akrab disapa Ongen Sangaji saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Politikus Partai Hanura ini meminta kontrak kerja konsultan e-budgeting Gagat Wahyono. Hal tersebut didasari pengakuan Gagat dirinya memiliki honor untuk membuat sistem e-budgeting untuk Pemprov DKI Jakarta.

"Nanti kita akan minta kontraknya seperti apa, pembayaranya seperti apa, sistemnya dibayar atau gratis. Kita akan menyelidiki lagi itu," sambung Ongen.

Dengan pengakuan Gagat, panitia angket mendapatkan poin penting untuk menelusuri lebih lanjut, yakni keberadaan tim 20 yang disebut-sebut berada di balik penerapan sistem e-budgeting.

"Timnya hanya empat orang, tapi beberapa waktu lalu Pak Gubernur bilang 20 orang. Yang benar siapa. Pak Gagat apa Pak Gubernur? ini akan kita selidiki kembali," ujarnya.

Ketua Fraksi Hanura ini akan mengonfirmasi langsung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seluruh informasi yang diperoleh panitia angket setelah memanggil sejumlah orang.

"Pak Gubernur kan lagi sakit, jadi kita doakan biar cepat sembuh. Besok akan kita panggil TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk dimintai keterangan," sambungnya.