TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Polda Metro Jaya sangat diapresiasi bila konsisten mengusut kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) DKI tahun anggaran 2014. Bahkan dapat mengembalikan citra kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

"Ini awal yang baik untuk tunjukkan keseriusan polisi ikut memberantas korupsi di Indonesia. Lakukan tindakan yang bermanfaat untuk bongkar korupsi kecil dan yang besar. Tangani korupsi di DKI Jakarta, Polda sudah sesuai dengan harapan masyarakat," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2015)

Menurut Bambang, pengusutan kasus korupsi di DKI Jakarta harus dijadikan momentum pengujuan kinerja.

Karena itu, menurutnya pengusutan kasus korupsi ini tidak setengah-setengah dan takut dengan tekanan politik. Sebab membongkar korupsi yang diduga melibatkan oknum di DPRD DKI Jakarta, pasti akan berbenturan dengan kekuatan partai politik yang meliputinya.

"Jangan terpangruh atau takut dengan kepentingan dan tekanan politik, polisi harus berani tunjukkan fungsinya sebagai pengak hukum," kata Bambang

Dosen Kajian Ilmu Kepolisian dari Universitas Indonesia (UI) itu juga mengimbau agar kepolisian melibatkan pakar keuangan dan perencanaan pembangunan dalam pengusutan kasus korupsi APBD DKI Jakarta.

Jika memang diperlukan, kepolisian bisa juga melakukan koordinasi dengan KPK.

"Kalau tidak ada titik ketemu dengan KPK, tak perlu berebut. Kalau polisi cukup alat bukti, KPK juga tak perlu bersikeras, begitu pun sebaliknya. Ego ditinggalkan, koordinasi ditingkatkan," kata Bambang.