Tribunnews.com, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" mengenai dana siluman.

Hasilnya, sebagian besar masih percaya adanya anggaran siluman.

"Survei kami (LSI), 72,80 persen publik percaya jika ada uang negara yang sengaja diutak-atik oleh oknum tertentu," ujar Ade Mulyana, moderator LSI , Selasa (10/3/2015).

Munculnya dua anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) versi Ahok dan DPRD tersebut bahkan sempat dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan mediasi. Hanya saja, mediasi yang semula berjalan lancar, mendadak deadlock akibat perseteruan antara Ahok vs DPRD DKI kembali memanas.

"Sebetulnya langkah mediasi kemarin (Kamis, 5/3/2015) sudah baik. Sayangnya deadlock," ujar Ade.

Artinya, kata Ade, bukan berarti saat Ahok vs DPRD DKI berdamai kasusnya tidak diteruskan. Terlepas dari itu, tetap harus dicarikan jalan keluar yang konkret.

"Dari survei kita, memang publik lebih mendukung kisruh keduanya (Ahok vs DPRD DKI) untuk diusut tuntas. Apa pun risikonya," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Ade, harus ada mediasi ulang tanpa mengesampingkan pengusutan kasus-kasus yang ada. Sedangkan, Mendagri disebut sebagai pihak penengah yang cocok untuk menyelesaikan kisruh tersebut.

"Sebetulnya Mendagri sudah cukup. Karena memiliki legal konstitusional yang lebih berhak dan berkepentingan. Jadi, mediasi yang kemarin deadlock, perlu dibuka lagi keran komunikasinya. Sehingga ada solusi APBD DKI bisa berjalan dan masyarakat tidak dirugikan," tutur Ade. (Tangguh Sipria Riang)