TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -   Wakil Ketua DPRD, Abraham 'Lulung' Lunggana membantah jika pihaknya berencana membuat deadlock (buntu) pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI, antara eksekutif dan legislatif.

Pernyataan Lulung tersebut menjawab sindiran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu, yang menyebutkan DPRD akan membuat pembahasan deadlock.

"Siapa yang menginginkan deadlock (buntu) sebenarnya, yang ngomong itu duluan siapa? Ini sudah tanda-tanda siap yang konspirasi mau deadlock," ujar Lulung di Gedung DPRD, Jumat (20/3/2015).

Menurut Lulung belum juga diputuskannya RAPBD, lantaran printout anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting belum juga diserahkan pihak pemprov DKI melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) ke DPRD.

"Sekarang mau bahas gimana, rinciannya belum sampai di tempat kita. Anak buah kita sudah kesal karena menunggu dari jam 3, akhirnya saya panggil Sekda (Saefullah) dia bilang. selesai jam tujuh," katanya.

Lulung mengatakan apabila lampiran RAPBD e-budgeting baru diserahkan malam, membuat waktu yang dimiliki DPRD untuk rancangan anggaran tersebut, sempit. Lantaran pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi batas waktu hingga pukul 24.00 WIB.

"Waktu segitu gimana kita mau evaluasi, jadi siapa yang berencana membuat deadlock," tuturnya.

Sebelumnya rapat finalisasi pembahasan RAPD antara pimpinan dewan, Banggar DPRD, dan TAPD, batal digelar pada pukul 14.30 WIB.

Menurut ketua TAPD, Saefullah, batal digelarnya rapat tersebut, lantaran pihaknya masih mencetak hasi RAPBD yang telah dimasukan ke dalam e-budgeting.

"Tadi malam kan kita sampai Jam empat pagi, udah balance tuh, lalu istirahat, tadi pagi jam 9 ngeprint, jadi estimasinya tadi kata pak Heru (kepala BPKAD) jam 7 malam selesai tuh. Tapi hasil rekapitulasinya ke dewan sudah kita sampaikan dan surat permohonan persetujuannya sudah kita sampaikan, nanti jam tujuh kita susulkan‎ lampiran," ujar Saefullah.