TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta semakin runyam. Seperti yang terjadi pada hari ini, Jumat (20/3/2015), rapat yang beragendakan finalisasi hasil pembahasan RAPBD 2015 evaluasi Kemendagri batal dilaksanakan.

Padahal rapat tersebut nantinya akan menentukan apakah RAPBD 2015 disahkan atau tetap menggunakan pagu anggaran 2014.

Apabila DPRD dan Pemprov DKI sepakat maka akan menghasilkan Perda. Namun apabila tidak maka landasan hukum 2015 hanya menggunakan Pergub, yang artinya menggunakan APBD tahun lalu.

Pantauan Tribunnews, ruang Rapim di lantai tiga DPRD, tampak kosong, sejumlah ketua fraksi yang sempat datang kembali meninggalkan ruangan yang telah disiapkan oleh para staf dewan tersebut.

Seperti wakil ketua DPRD, Abraham "Lulung" Lunggana. Pria yang karib disapa Lulung tersebut tampaknya tidak mengetahui dinamika di anggota dewan mengenai pembahasan RAPBD. Lulung tidak mengetahui pembatalan rapat finalisasi tersebut.

"Hari ini harus rapat, baru mulai, tunggu aja," ujar Lulung.

Namun ketika diberitahu jika belum ada pimpinan dewan dan fraksi yang hadir, Lulung memerintahkan stafnya untuk mengkonfirmasi. Beberapa menit kemudian Lulung kembali masuk ke dalam lift.

Sementara itu, ketika Tribunnews menyambangi Fraksi PPP di lantai empat, gedung DPRD, tampak pimpinan fraksi partai berlambang ka'bah tersebut sedang menggelar rapat.

Ketika ditanya mengapa tidak menghadiri rapat, Ketua Fraksi Maman Firmansyah mengatakan akan menghadirinya lantaran ada undangan. Namun setelah menuju ruang rapat pimpinan, Maman kembali lagi ke kantor fraksinya.

Menurut Maman, mengenai RAPBD 2015 semuanya diserahkan kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Lantaran gubernur Basuki lanjut maman, enggan "diganggu" dalam membahas anggaran.

"Semua serahkan kepada pak Ahok (Basuki), kan kemauan beliau begitu, kita engga akan cawe cawe (ganggu)," katanya.

Menurut Maman, Basuki lebih menginginkan menggunakan APBD 2014. Karena RAPBD yang diajukan bukan hasil pembahasan dengan DPRD.

"Kalau Perda kita akan ikut bertanggung jawab, sementara ini (RAPBD) bukan hasil pembahasan, jadi kita engga ikut ikut ya sudah," tuturnya.

Meski demikian menurut Maman APBD DKI akan jalan sehingga tidak akan mengganggu pembangunan di Jakarta. Menurut Maman kisruh yang terjadi jangan sampai mengorbankan warga Jakarta.

"Intinya APBD, jalan terus, hanya saja yang digunakannya, bukan yang diajukan Pemprov kemarin, jangan sampai rakyat yang menjadi korban," ujarnya.

Sementara itu ketika ditemui di ruangannya, Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengatakan, tidak jadinya rapat finalisasi dilakukan pada pukul 14.30 WIB, lantaran tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) belum memberikan printout E-budgeting.

"Kita masih nunggu, alasannya tadi katanya masih dilakukan penginputan data," katanya.

Menurut Taufik, pihaknya akan menunggu draft dari pihak eksekutif hingga pukul 24.00 WIB, sesuai dengan batas dari Kemendagri.

"Ya kita masih nunggu, kan janjinya akan dikasih sore ini," katanya.

Sementara itu ketua TAPD, yang juga Sekda Saefullah membantah rapat tersebut batal dilaksanakan. Menurutnya, pimpinan dan Banggar DPRD sedang menunggu lampiran printout e-Budgeting. Lampiran tersebut sedang dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

"Tadi malam kan kita sampai Jam empat pagi, udah balance lalu istirahat, tadi pagi jam 9 ngeprint, jadi estimasinya tadi kata pak Heru (kepala BPKAD) jam 7 malam selesai tuh. Tapi hasil rekapitulasinya ke dewan sudah kita sampaikan dan surat permohonan persetujuannya sudah kita sampaikan, nanti jam tujuh kita susulkan‎ lampiran," ujar Saefullah.

Menurut Saefullah, DPRD akan memutuskan menerima atau menolak setelah menerima seluruh lampiran e-budgeting yang sedang dicetak.

"Ya setelah nanti disusulkan lampirannya, kita menunggu detik perdetik, menit per menit, keputusan dewan apakah setuju atau tidak," katanya.