TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama balik menuding DPRD DKI Jakarta yang sengaja mengulur waktu supaya memiliki alasan untuk tidak menyetujui RAPBD DKI Tahun 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan dirinya sudah memprediksi DPRD yang ngotot menggulirkan hak angket pasti menolak RAPBD yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) untuk disetujui.

"Saya sudah mengatakan, pasti DPRD yang angket, menolak membahas. Kenapa, karena dia malu. Dia kan menuduh RAPBD kami palsu, lalu kita bawa pulang, kita buka bersama dengan e-budgeting, dia memaksa dicetak enam ribu lembar," ungkap Ahok saat meninjau pintu air Karet, Tanah Abang, jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).

Pria yang pernah duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI tersebut mejelaskan untuk memeriksa 6000 halaman tentu sulit, sehingga pihaknya mengundang DPRD untuk menyaksikan penginputan anggaran ke dalam sistem e budgeting. Tetapi anggota Banggara DPRD DKI menolak, saat itu hanya Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dan Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus saja yang datang.

"(DPRD) tidak mau, sudah selesai (menginput) disuruh mencetak, sudah yang dicetak datang, pertama minta soft copy, datang soft copy minta hard copy, datang hard copy minta soft copy lagi.

Akhirnya sampai malam dia bilang saya mana bisa periksa waktunya tinggal berapa jam," ungkapnya.

Ia menduga bila hal tersebut merupakan strategi DPRD untuk mencari alasan tidak memberikan persetujuan terhadap RAPBD DKI Tahun 2015 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

"Jadi memang niatnya itu, Pak Taufik, Pak Lulung, Pak Ferial, mungkin bertiga ya, itu niatnya supaya tidak ada Perda," ucapnya.

Ahok mensinyalir tidak disetujuinya RAPBD menjadi Perda agar DPRD tidak kehilangan muka karena sudah menggulirkan hak angket.

"Kalau ada Perda hak angketnya jadi tidak ada guna. Makanya karena gengsi dia bikin jadi Pergub," ucapnya.