TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga DKI dirugikan dengan tidak disetujuinya hasil pembahasan evaluasi RAPBD DKI Tahun 2015 oleh DPRD.

Tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan anggaran tertinggi tahun sebelumnya atau APBD 2014.

Tidak disetujuinya RAPBD 2015 mengakibatkan APBD 2015 tidak bisa terwujud menjadi Peraturan Daerah dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Pengamat Keuangan Daerah Dadan Suharmawijaya menjelaskan akibat menggunakan Pergub, program-program baru tidak bisa dimasukkan dalam anggaran APBD.

"Dengan Pergub itu tidak bisa memasukan program baru atau inovasi baru untuk membuat anggaran pembangunan. Jadi jelas ini kerugian buat masyarakat Jakarta karena banyak program-program Musrembang dari kelurahan, kemudian di level wali kota dann gubernur ini tidak bisa terealisasi," ujar Dadan di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).

Dikatakan dia dengan tidak bisa terealisasinya program-program baru merupakan kerugian besar bagi masyarakat Jakarta.

"Saya kira solusi yang terbaik, kita hanya bisa memenuhi unsur legitimasi yaitu legitimasi finansial, anggaran-anggaran yang dipakai dari sisa anggaran tidak ada mark up, sisi program itu jadi harus tepat sasaran," ujarnya.

Melalui Pergub anggaran hanya terpenuhi dari unsur legitimasi finansial, sementara legitimasi politik tidak terpenuhi karena sudah cacat.

"Penyerapan proses Musrembang sudah tidak bisa tuntas dan yang bisa diselamatkan adalah legitimasi finansial," ujarnya.