Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta publik tidak perlu khawatir terganggunya pelayanan akibat ditolaknya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.

"Selama DPRD tidak nitip barang aneh-aneh dengan Perda, (ini) lebih baik. Tapi kalau ngotot nitip, lebih baik (menggunakan) Pergub (Peraturan Gubernur)," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Senin (23/3/2015).

Dikatakannya, RAPBD Tahun 2015 rencananya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi bila tidak ada restu dari DPRD, sesuai undang undang tidak bisa diserahkan RAPBD tersebut.

"Sesuai undang-undang karena gagal, kami bersurat ke Kemendagri dan ngirim Pergub. Itu ada dan sudah kita undang guru besar Tata negara," ungkapnya.

Ditolaknya RAPBD oleh DPRD merupakan sejarah pertama di Indonesia. Tetapi selaku Gubernur Ahok akan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Yang penting warga DKI tidak perlu khawatir, pelayanan publik tidak terganggu," katanya.

Ia pun mengklaim program di DKI tetap berjalan meskipun RAPBD 2015. Dikatakannya sebelumnya saat rob dari Pantai Utara selalu air masuk ke daratan. Ia mempertanyakan kemana uangnya selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Begitu juga pemasalahan yang lain seperti jalan belubang, sungai, serta truk sampah.

"Truk sampah tidak cukup? Bukan beli truk sampah tapi beli USB yang bisa fungsi UPS bagaimana dong?" ucapnya.

Meskipun hanya terpaut Rp 180 miliar dari anggaran 2014, tetapi hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh. Dengan ditolaknya RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun otomatis DKI harus menggunakan APBD tahun sebelumnya dengan anggaran tertinggi dalam hal ini APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

"Kita buang saja yang beli tanah kurang. Dulu kita pikir beli tanah di BPKAD. Kalau mau menanganin banjir, pindahkan saja ke PU Tata air.
Paling tahun ini berkurang Rp 180 miliar buat beli tanah. Paling berkurang satu hektar," ungkapnya.

Proyek MRT pun tidak akan terganggu menurut Ahok. Dikatakannya proyek tersebut sudah menjadi program Pemerintah Pusat. Dengan banyaknya pernyataan yang menganggap penolakan RAPBD akan menghambat program di DKI, suami Veronica Tan ini beranggapan agar dirinya bisa berkompromi dengan DPRD.

"Ini tuh diopinikan supaya saya bisa kompromi dengan DPRD. Seolah-olah kalau tidak pakai Perda semua berantakan. Gaji PHL tidak masalah. Dulu hujannya tidak merata. Kalau pengadaan barang gagal, kalian (PNS) tetap dapat honor. Sekarang memang masih tidak merata tapi setidaknya mendungnya merata. Kalau anda kerja, ya dapat duit. 1 poin Rp 9 ribu," tuturnya.

Ia menduga pembentukan opini tersebut bagian dari persekongkolan bersama akibat dibawah kepemimpinannya banyak orang yang merasa terpotong rezekinya.

"Rezekinya saya potong, semua tidak suka. Yang tidak suka ya bersama bangun opini. Tidak ada yang korban kok," ucapnya.