TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai organisasi kepolisian yang cenderung tertutup dirasa tidak ideal untuk diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Hal tersebut membuat citra polisi selalu dinilai buruk oleh warga, khususnya warga Jakarta akhir-akhir ini.

Masyarakat sangat mudah bereaksi mengeluarkan kritik ataupun sindiran pada polisi.

Beberapa pekan terakhir, netizen di Jakarta ramai membicarakan sikap polisi yang mereka nilai arogan. (Baca : Huandra Ngaku Ditilang, Dipukul, dan Dimaki Secara Rasis oleh Polisi Ini)

Bambang memandang kritisnya masyarakat di media sosial menghakimi tindak-tanduk polisi karena kritik yang dialamatkan secara nyata selama ini tidak direspons dengan baik.

Padahal masyarakat mengharapkan polisi yang baik, yang tidak berbeda kedudukannya dari masyakarat.

"Sebetulnya sudah dilakukan (kritik) melalui demo tetapi tidak ada tanggapan dari kepolisan terutama untuk perubahan sikap, perilaku yang independen, yang sejajar dengan masyarakat," kata Bambang Widodo saat dihubungi Rabu (1/4/2015) sore.

Akhirnya, kata dia, karena tidak ada jalan lain mereka membangun partisipasi bersama untuk menggugah polisi, baik itu melaui Facebook atau media sosial lainnya. [Baca: Sering Di-"bully" di Medsos, Polisi Akan Rekam Pengendara yang Ditilang]

Menurut dia, organisasi polisi bukan bagian dari militer melainkan organisasi sipil, yang berarti di dalam birokrasinya harus terbuka.

(Huandra yang Tuding Polisi Rasis, Histeris dan Sujud di Kaki Ibunda di Kantor Polisi)

 Seharusnya polisi mengutamakan komunikasi dua arah, bukan monolog seperti yang sudah-sudah.

"Struktur kepolisian belum benar-benar terbuka. Kalau konteksnya demokrasi seharusnya organisasi lebih terbuka, ada kerahasiaan yang dibukakan pada masyarakat," ujarnya. 

"Selama ini sistem organisasi kepolisian di Indonesia masih tergolong militeristik," kata dosen Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu. (Kompas.com/Aldo Fenalosa)