TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Para petugas harian lepas (PHL) Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, dilaporkan belum mendapatkan gaji.

Mendapatkan laporan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, justru mencurigai adanya permainan kebenaran pegawai.

Pasalnya, sebelumnya, juga terjadi hal yang sama. Namun, justru yang berteriak belum digaji itu, bukan PHL sebenarnya.

"Itu siapa yang bener, itu yang terjadi waktu kasus di PU Tata Air. Dia bilang, satu wilayah, ada 500 orang, ada 2.500," kata Ahok.

"Dulu kan sempet inget nggak waktu saya tahan, ribut nggak gajian? Yang jaga pintu air demo semua. Memang ada yang asli nggak dibayar gaji, tapi banyak juga yang palsu," kata Ahok.

Lalu, kata Ahok, dia minta waktu itu bagian PU nama, nomor HP, kerja di mana. Tapi dua bulan tidak datang. Artinya apa? Ini nama-nama fiktif.

"Nah sekarang sama, pegawai ini teriak-teriak, dia gak gajian segala macem. Pertanyaan saya, ini pegawai bener enggak?" kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2015).

Disebutkan terdapat 20.000 petugas. Namun, ketika dikroscek, hanya terdapat setengahnya saja yang merupakan PHL sebenarnya.

"Gila kan? Berarti selama ini ada penipuan dong," kata Ahok.

Makanya Ahok memaksa semua pegawai harus digaji dengan kartu ATM, ditransfer. "Tapi masih main juga, masih pinter juga, semua orang dicomot. Hei mau enggak jadi pegawai DKI. Dicomot, dikasih rekening, ditransfer ke dia, diminta balik."

Jadi, kata Ahok, ATM-nya dipegang oknum pegawai DKI. Mereka meminjam nama untuk dijadikan PHL DKI. Nanti otomatis, si oknum yang menerima duit, dibagi setengah-setengah.

"Kamu nggak kerja, mau dong dapat setengah, ngapain pusing," kata Ahok.‎