TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di teras Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi duduk bersama membahas mengenai kisruh DKI, Selasa (14/4/2015).

Suasana pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam ini terlihat cukup cair, ditambah suasana sejuk di Istana Merdeka yang halamannya banyak pohon-pohon besar dan tanaman hias lainnya. Mereka sempat membahas mengenai program-program di DKI Jakarta.

Jokowi duduk di bangku sendiri, sementara Ahok dan Prasetio duduk di bangku panjang yang menghadap ke halaman Istana Merdeka. Sambil memegang map berwarna hijau telur asin, Jokowi menyampaikan pertemuannya ini terkait masalah kekisruhan yang terjadi antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI Jakarta.

Jokowi membacakan poin-poin hasil dari perbincangan ketiganya pagi ini di Istana Merdeka. Tiga poin itu intinya meredam kekisruhan dan mengoptimalkan kinerja Gubernur DKI maupun DPRD DKI Jakarta.

Setelah membacakan poin-poin hasil pertemuan, Prasetyo menyampaikan ingin semua kekisruhan ini berakhir. Ia juga mengungkapkan bagaimana dirinya dekat dengan Ahok dan Jokowi.

"Kami ini, saya, Pak Jokowi dan Pak Ahok ini satu perjuangan di Pilgub DKI Jakarta dulu," ujar Prasetio.

Hak Menyatakan Pendapat

Pras mengungkapkan baru Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan tidak ingin mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Karena itu ia akan membicarakan masalah ini kepada seluruh fraksi di DPRD DKI. Selain berbicara dengan DPRD DKI, Pras juga meminta kepada seluruh pihak tidak memprovokasi suasana.

"Jangan pancing-pancing Pak Gubernur lagi ya pas wawancara," kata Pras.

Ahok pun menyanggah Pras yang tengah berbicara. Sambil menepuk pundak Pras, Ahok berkelakar dirinya sudah meminum obat dengan dosis yang pas, sehingga tidak lagi marah-marah.

"Sekarang saya sudah minum dosis yang pas," kata Ahok kemudian tertawa, disambut senyum dan tawa Prasetyo dan Jokowi.

Tiga poin hasil pertemuan ketiganya yakni terkait APBD 2015 yang harus segera diselesaikan. Kedua, sebaiknya konflik diselesaikan dengan musyawarah, tidak melalui Hak Menyatakan Pendapat dan ketiga, APBD 2016 yang sebaiknya diberi payung hukum berupa Perda.