TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak habis pikir kenapa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya memberikan persetujuan APBD DKI sebesar Rp 69,28 triliun.

Padahal dalam anggaran APBD DKI 2014 DKI mempunyai total anggaran Rp 72,9 triliun.

"Makanya lucu kalau kita di tata negara, kalau kamu coret Rp 3,6 triliun itu kan tidak bisa dibiarkan. Itu duitnya masih ada," Ahok di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).

Dikatakan dia, bila anggaran sebesar Rp 3,6 triliun tidak disetujui untuk digunakan sebagai belanja apa pun, harusnya kelebihan anggaran belanja bisa dijadikan dana cadangan daerah.

"Bukan berarti kamu turunin pagu APBD anda main dibuang. Ini ada duitnya kan harusnya masuk ke dana cadangan daerah," katanya.

Anggaran tersebut harusnya bisa digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) di sebuah BUMD.

Tetapi Kemendagri justru hanya mencoret saja tanpa jelas anggaran Rp 3,6 triliun tersebut ke mana. Dikatakan Ahok bila seperti itu, berarti Pemprov DKI belum bekerja apa pun sudah SILPA Rp 3,6 triliun.

"Itu namanya belum kerja sudah langsung SILPA," katanya.