TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Militer Mayor Jenderal (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin mengkritik rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengusulkan sejumlah dana untuk honorarium personel TNI dan Polri pada Rapergub APBD 2015.

Sehari sebelumnya, Ahok mengungkapkan, agar lebih disiplin menjadi alasan TNI-Polri dapat dipekerjakan sebagai petugas honorer. "Untuk apa kita bayar terlalu banyak honorer jadi Satpol PP, Dishub, kalau kerjanya tidak jelas. Kenapa tak manfaatkan TNI dan Polri?" ungkap Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (17/5/2015).

Hasanuddin menjelaskan, penempatan TNI sebagai satpol PP melanggar UU TNI no 34/2004 khususnya pasal 7 tentang OMSP ( operasi militer selain perang). Dikatakan, ada 14 item tentang OMSP. Salah satunya adalah memberi bantuan kepada pemerintah daerah tetapi harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara.

"Artinya harus dengan persetujuan DPR. Selain itu, menugaskan TNI sebagai satpol PP dapat dianggap melecehkan terhadap profesionalisme TNI sendiri. TNI dilatih, dididik dan dipersenjatai untuk bertempur menjaga dan melindungi NKRI, sementara tugas satpol PP dapat diserahkan kepada masyarakat yang tak perlu membutuhkan pelatihan berat dan keras," ungkap TB Hasanuddin.

Saat negara dalam keadaan aman, menurut Ahok, pekerjaan TNI maupun Polri tidak terlalu banyak. Ia menilai dalam hal ini tenaga personel TNI dan Polri bisa dimanfaatkan sebagai petugas honorer. "Kenapa kita tidak kasih dia harian. Jadi dia lebih disiplin," ucapnya.

Ahok mencontohkan saat berkunjung ke markas Kopassus, melihat toiletnya bersih dan wangi. Rumputnya pun terlihat bagus. Sementara WC miliki fasilitas publik tak hanya kotor tapi juga bau. Sementara Pemprov DKI Jakarta sudah mempekerjakan petugas alih daya. Tapi anggaran yang keluar tak sepadan dengan hasilnya.

Ia menambahkan, pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas honorer harian bisa sebagai penjaga keamanan. Pemprov DKI Jakarta bisa membayar tiap personel Rp 250 ribu setiap hari dirasa sudah cukup. Bila hanya 20 hari kerja, sambung Ahok, dalam satu bulan perorang bisa menerima Rp 5 juta.

"Kalau PNS DKI kerja digaji Rp 13 juta. Yang paling rendah saja Rp 9 juta, itu pun Sabtu dan Minggu tidak kerja. Kalau seorang anggota TNI Polri kerja full saja 30 hari bisa mendapatkan Rp 7,5 juta. Daripada jadi oknum penjaga bar, kafe, keamanan, belum tentu dibayar segitu mahal. Bisa dapat Rp 4 juta, Rp 5 juta. Lebih baik kita, ada penghematan. Idenya di situ," ungkapnya.

Menurut Ahok mengurus personel TNI dan Polri lebih mudah dibandingkan mengurus PNS karena selama ini mereka sudah terbiasa hidup disiplin. "Buktinya apa? Begitu reformasi selesai, yang paling berhasil bangun reformasi‎ itu siapa? TNI Polri, TNI khususnya. PNS berhasil tidak birokratnya direformasi? Belum," ucapnya.

TB Hasanuddin menegaskan, dari struktur organisasinya (TNI dan Satpol PP) sangat tidak mungkin kemudian satuan TNI ini dibawah komando, perintah walikota atau gubernur.

"Ide Ahok sangat konyol. Seharusnya dia memahami aturan perundang undangannya. Saran saya, kalau mau ya rekrut saja mantan tamtama atau bintara. TNI yang baru pensiun. Umur mereka baru 48 tahun saat dipensiun , tapi dicampur dengan tenaga yang direkrut dari masyarakat sipil sebagai upaya mengurangi pengangguran," ujar Hasanuddin.