TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alex Usman hanya menjadi tumbal dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible suplly (UPS) di beberapa sekolah pada tahun 2014. Demikian dikatakan oleh Eri Rossatria AZ, kuasa hukum Alex Usman.

Menurut Eri Rossatria AZ ada yang lebih bertanggungjawab, mengingat Alex Usman hanya Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

“Klien saya hanya korban. Pada level yang lebih atas kan ada Kasudin (Kepala Suku Dinas) sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Kadinas selaku Pemegang Anggaran (PA) yang menentukan kebijakan boleh tidaknya dijalankan,” ungkap Eri Rossatria AZ, Minggu (19/4/2015) petang.

Eri Rossatria juga menyebutkan bahwa pada level yang paling tinggi dalam penetapan anggaran tentunya ada campur tangan DPRD, Bapeda dan BPKD.

“Sangat tidak mungkin tanpa DPRD, Bapeda dan BPKD, anggaran itu bisa muncul,” tuturnya.

Eri Rossatria AZ mengatakan, setiap anggaran harus masuk dalam sistem perencanaan daerah yang ada di Bapeda dan harus melalui anggota DPRD.

“Jadi sistem bisa dilihat siapa yang memasukkan data dan kapan. Selanjutnya harus masuk ke sistem anggaran daerah dan sistem e-budgeting yang ada di BPKD,” paparnya.

Atas dasar tersebut, pihaknya mengaku siap membongkar siapa-siapa yang terlibat.

“kami punya data dan bukti-bukti valid yang akan kami beberkan di depan penyidik atau di persidangan nanti,” kata Eri Rossatria.