TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, geram atas terjadinya praktik prostitusi di kos-kosan.

Namun, ia juga enggan untuk melokalisasi para penjaja seks tersebut. Jika memang akan melokalisasi, menurutnya harus seizin oleh DPRD.

"Tadi kan saya sudah cerita lokalisasi. Artinya jangan mencampuradukkan, soal agama dan pelacuran. Kita semua tahu sampah masyarakat itu pelacuran, mirip kotoran manusia itu pelacuran. Ini pelacuran kalau kita terjemahin kita kan enggak mau kotoran ada di mana-mana maka diadakan lokalisasi," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015).

Ahok mencontohkan seperti yang terjadi pada lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta Utara. Kini lokalisasi tersebut telah dibongkar dan didirikan Jakarta Islamic Center.

"Inget enggak Bang Yos (Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta 1997-2007) berhasil menutup Kramat Tunggak jadi Islamic Center. Nyatanya sekarang berceceran ada di kos-kos. Terus saya mau tanya secara jujur, Surabaya di Dolly ada enggak pelacuran? Sudah tutup toh Makanya saya bilang selama ada masyarakat pasti produksi sampah (pelacur), selama Anda masih BAB (buang air besar) pasti keluar kotoran kan? Pasti lah, ini kan manusiawi," katanya.

Karena itu, lanjutnya, solusi saat ini harus meminta izin kepada pihak DPRD untuk membahas lokalisasi. Karena dengan lokalisasi, maka lebih mudah dilakukan pengawasan.

"Solusinya kita enggak berani (kasih) solusi, karena harus izin DPRD (untuk lokalisasi -Red). Karena kan kita 'orang suci-suci' semua. Menurut saya korupsi sama main pelacur sama dosanya, jadi enggak ada orang yang bersih di dunia ini. Jadi maksud saya sudah lah kalau kotoran mau ditempatin di toilet yang bersih yang wangi, kan toiletnya dibungkus yang keren dan bisa diawasi. Itu konsep lokalisasi sebetulnya," katanya.‎

Penulis: Mohamad Yusuf