TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik mengatakan sebanyak 105 anggota DPRD DKI setuju dengan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hingga saat ini, proses menuju digelarnya rapat paripurna pengajuan hak menyatakan pendapat ini masih bergulir.

Dia menjelaskan, pihaknya akan membahas perihal pengadaan APBD yang dilakukan Ahok dalam hak menyatakan pendapat nanti.

Menurutnya, untuk menindak lanjuti hak angket, tak lain adalah dengan hak menyatakan pendapat (HMP).

Kendati begitu, Taufik mengungkapkan, hingga saat ini DPRD DKI belum membahas soal hak menyatakan pendapat.

"Angket digulirkan itu didasari atas apa yang kami ketahui, ada perlakuan Gubernur yang melanggar. Kenapa sampai saat ini belum digulirkan karena APBD mempengaruhi masyarakat luas dan posisinya cukup strategis," kata Taufik menjelaskan dalam diskusi bertajuk 'Pengguliran HMP sebagai Upaya Selamatkan Wajah Kebon Sirih' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2015).

Menurutnya, seluruh fraksi yang partainya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), solid mendukung HMP.

Sedangkan untuk terciptanya HPM, kata dia, harus memenuhi syarat dan di hadiri 3 perempat anggota. Dengan demikian, secara syarat dasar untuk HMP dianggap sudah terpenuhi.

"Syarat dasarnya kan 26 anggota lebih dari satu fraksi yang mengajukan," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN.

Kemudian saat ini disusul oleh Fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan.

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN.

Saat ini bertambah dengan kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Hanura yang ikut tidak mendukung HMP.