TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik memastikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan terus bergulir.

Pasalnya apabila tidak digulirkan dan hanya berhenti pada hak angket saja, maka wajah DPRD‎ DKI akan tercoreng.

"HMP ini wajah DPRD, dan kami tidak mau kehilangan muka, oleh karenanya, kami KMP (Koalisi Merah Putih) sepakat untuk menggulirkan HMP," ujar Taufik di Tebet, Jakarta, Minggu, (4/5/2015).

Menurut Taufik wacana HMP pada saat ini, bukannya mandeg atau tidak jalan. Dalam menggulirkan hak angket, perhitungan harus matang, termasuk, syarat kuorum dalam hak menyatakan pendapat.

"Karena harus matang, harus perhitungan, jangan sampai gagal di tengah jalan," katanya.

Keyakinan Taufik akan digulirkannya HMP lantaran, hasil dari hak angket telah jelas menyatakan bahwa Gubernur Basuki telah melakukan kesalahan dengan mengirimkan draft APBD bukan hasil dari pembahasan dengan DPRD DKI.

"Kan jelas putusan hak angket, masa ketika putusan jelas, ditegur saja tidak," tuturnya

Taufik mengatakan digulirkannya HMP justru untuk memperjelas status Basuki Tjahaja Purnama. Apakah nantinya Ahok mendapatkan teguran keras atau tidak.

"Ini supaya jelas saja, jadi jangan seolah-olah HMP itu untuk Memakzulkan," tuturnya.

Sementara itu ditempat yang sama, pengamat politik, Ray Rangkuti‎ menilai digulirkannya hak angket dan HMP oleh DPRD DKI kurang matang. Hak politik DPRD tersebut digulirkan terlalu cepat dan dalam momentum yang tidak tepat.

"Kalau saya menilai ini terlalu cepat dan momentumnya tidak pas, Hak Angket digulirkan ketika dukungan publik kepada Gubernur sangat tinggi. Ini secara politik salah" katanya.

Menurutnya dukungan publik sangat begitu penting dalam memperoleh hasil politik. Kondisi sekarang HMP akan sulit bergulir karena tidak adanya perhatian publik.

‎"Politik tanpa riuh rendah publik akan sulit mendapatkannya‎," pungkasnya.