TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) Tahun 2014.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso usai bertemu Gubernur Ahok di Balai Kota, Senin (4/5/2015) mengungkapkan pihaknya akan memintai keterangan terhadap anak buah Ahok begitu juga dengan gubernurnya sendiri.

"Nanti juga Pak gubernur akan kita mintai keterangan beliau. Karena beliau juga sebagai penanggung jawab dalam pemerintahan," kata Budi.

Tetapi mantan Kapolda Gorontalo ini tidak membeberkan kapan Ahok akan didengarkan keterangannya terkait UPS.

"Secepatnya lah, nanti kan ini terus berlanjut ya, kita tunggu waktunya dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang berjalan, nanti kapan penyidik menjadwalkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya," ungkapnya.

Kabareskrim yang akrab disapa Buwas ini menjelaskan pihaknya akan terus mengkoordinasikan waktu pemeriksaan terhadap Ahok.

Tidak menutup kemungkinan dari hasil pemeriksaan saksi nantinya akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Mungkin saja (ada tersangka baru), nanti lah, kita lihat saja," ucapnya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di sejumlah sekola SMA dan SMK DKI Jakarta tersebut mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersitegang dengan DPRD DKI Jakarta terkait APBD DKI.

Ahok pun melaporkan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012,2013, dan 2014 termasuk diantaranya pengadaan UPS Tahun 2014.

Dalam kasus tersebut kepolisian sudah menetapkan dua tersangkan yang berasal dari PNS DKI diantaranya Alex Usman dan Zainal Solaeman.

Selain itu pihak penyidik pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana dan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Hanura Fahmi Zulfikar.