TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengizinkan penyelenggara Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) 2015.

Ahok, sapaan Basuki, mengaku Djarot tidak pernah berkoordinasi dengan dirinya terkait PRJ Senayan untuk mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Senayan itu tidak ada izin dari kita, saya juga tidak tahu menahu. Kelihatannya wagub yang izinkan. Saya tidak tahu menahu kenapa wagub mengizinkan, dasarnya apa, karena tidak pernah dibawa dalam rapim (rapat pimpinan)," ujar Ahok usai menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan ke-10 Persatuan Dokter Keluarga Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2015).

Ahok enggan berkomentar banyak seputar tindakan Djarot yang enggan berkoordinasi dengan dirinya itu. "Ya mesti tanya sama wagub-lah. Kamu tanya sama wagub kenapa dia enggak lapor ke saya," ujar Ahok.

Beberapa hari lalu Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Irwandi mempertanyakan pihak penyelenggara PRJ yang memasang lambang Pemprov DKI di spanduk, poster, banner, stiker promosi acara tersebut. Pasalnya, kata dia, untuk menyewa tenda di PRJ Senayan, dikenakan biaya hingga Rp 2 juta.

Irwandi khawatir nantinya akan ada banyak pihak yang menyangka PRJ Senayan merupakan acara resmi Pemprov DKI sehingga seluruh biaya sewa masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya baru lihat kok ada lambang DKI di posternya. Masalahnya ada pemungutan tenda Rp 2 juta dan ada logo Pemprov DKI. Takutnya warga atau penyewa mengira duitnya masuk ke DKI, padahal kami sama sekali tak terlibat apa pun," ujarnya Senin (25/5/2015).

Pada kesempatan terpisah, pihak penyelenggara acara menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Djarot terkait pemasangan lambang Pemprov DKI sebagai bagian dari promosi acara tersebut.

"Pemasangan logo ini bentuk dukungan Pemprov DKI. Bentuk dukungannya yaitu surat rekomendasi tertulis dari Pak Wagub atas audiensi dengan beliau. Suratnya ada, kami pegang," kata ketua panitia acara Indra Maulana, Selasa (26/5/2015).

Djarot mengakui mengizinkan penyelenggara acara untuk menggunakan lambang Pemprov DKI. Sebab, kata dia, penyelenggara acara berjanji menyediakan tempat khusus dan gratis untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Memang, kita izinkan. Karena mereka akan menampung kalangan UMKM, dan itu gratis," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Djarot tidak tahu menahu adanya biaya Rp 2 juta yang dikenakan penyelenggara kepada para pelaku UMKM. Namun ia yakin biaya tersebut bukanlah untuk penyewaan stan, tapi untuk biaya seperti jasa penyediaan listrik ataupun kebersihan.

"Jadi harus dicari tahu dulu Rp 2 jutanya itu untuk apa. Bisa jadi untuk listrik dan segala macam. Kalau boothnya sih gratis. Masa semuanya digratisin," ujar mantan Wali Kota Blitar itu. (Kompas.com/Alsadad Rudi)