TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Perum Perumnas (Persero) ikut mengendalikan harga tanah.

Hal tersebut bertujuan untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menjelaskan harga tanah yang stabil dapat mempermudah pelaksanaan program sejuta rumah untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan penyerapan dan pembangunan program yang dicanangkan presiden Joko Widodo tersebut.

“Kami berharap Perumnas bisa ikut mengendalikan harga tanah untuk mendukung terlaksananya program Sejuta Rumah. Salah satunya dengan membuat bank tanah (land banking) untuk lokasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Syarif, Senin (22/6/2015).

Syarif menjelaskan, kecepatan kenaikan harga tanah di lapangan sangat luar biasa dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, pemerintah berharap harga tanah yang ada saat ini tidak mengalami kenaikan yang cukup siginifikan sehingga harga jual rumah bersubsidi masih dapat dijangkau oleh MBR.

“Salah satu kendala utama dalam pembangunan rumah murah untuk MBR adalah masalah lahan yang harganya semakin tinggi. Apalagi lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh MBR saat ini sudah sulit dicari dan kalaupun ada harganya sudah melonjak,” terangnya.

Perumnas sebagai salah satu BUMN yang fokus dalam pembangunan perumahan, imbuhnya, setidaknya dapat mempersiapkan diri sedini mungkin agar harga lahan yang dimilikinya bisa menjadi penyeimbang dari harga lahan yang ada disekitarnya.

Sebab, jika harga lahan semakin terus naik tentunya akan mempengaruhi harga rumah murah yang akan diperuntukkan bagi MBR.

“Apabila di kota-kota besar harga tanahnya sudah terlalu tinggi maka Perumnas harus mendorong pembangunan rumah secara vertikal. Pemda juga harus mampu menyediakan lahan-lahan dengan harga yang terjangkau sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakatnya,” papar Syarif.