TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki alasan tersendiri mengganti Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Benjamin Bukit.

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut sengaja dirinya menempatkan Andri Yansyah orang yang belum pernah berkecimpung di Dinas Perhubungan dan Transportasi agar bisa merubah budaya.

"Setiap kali Kadishub saya naikkan, mungkin sudah masuk seperti orang lama. Sekarang saya mau tanya, tahu nggak sih tempat-tempat yang macet. Padahal ada CCTV segitu banyak, kenapa anda nggak kirim surat, cabut trayeknya (angkutan yang ngetem)," ungkap Ahok di Balai Kota, Jumat (3/7/2015).

Dikatakan Ahok, bila ditanyakan penindakan terhadap angkutan-angkutan nakal yang ngetem di tempat-tempat yang dilarang seperti orang yang mengulur waktu.

"Mereka bilang sudah cabut pak, tapi cabutnya cuma 1, kemudian 2, kemudian 3. Kamu main-main sama saya. Kamu mau saya pecat, nanti baru cabut 10. Kamu kaya kasih anak kecil permen," ungkapnya.

Permasalahan lainnya di tubuh Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah terkait masalah pengurusan pengujian kendaraan bermotor atau Uji KIR. Petugas yang ketahuan menerima uang ternyata masih tetap bekerja di lahan basah tersebut.

"Kenapa kita punya masalah soal Dishub? Karena masalah‎ di KIR. KIR kita masalah dan Dishub sudah tertangkap terima duit tapi nggak dipecat dan masih jadi staf di situ," ucapnya.

Dikatakan dia, praktik percaloan masih ada di lingkungan Dishubtrans. Untuk itu Ahok mengganti kepala dinasnya dan memasukkan orang yang bukan berasal dari internal dinas perhubungan dan transportasi.

"Sekarang kalau mau cepat uji KIR lewat calo sehari selesai. Kalau tidak lambat. Saya sudah suruh swastakan tidak dilakukan juga," ucapnya.