Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal KJP, Pemprov DKI Tolak Saran Lulung

Namun, penarikan tunainya dibatasi. Peserta KJP hanya bisa melakukan penarikan uang tunai maksimal Rp 50.000

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Soal KJP, Pemprov DKI Tolak Saran Lulung
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Orang tua siswa duduk lesehan menunggu Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa digunakan transaksi dalam acara Jakarta Book Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015). Ratusan orang tua siswa kecewa karena tidak semuanya bisa transaksi pakai Kartu Jakarta Pintar (KJP). Warta Kota/angga bhagya nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski telah terjadi penyalahgunaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan tidak akan mengikuti saran dari Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang mengusulkan agar penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilakukan oleh pihak sekolah.

Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menilai sistem yang dilakukan saat ini sudah sangat baik. Kalaupun masih terjadi penyalahgunaan, ia menilai jumlahnya tidak besar.

"KJP itu memang harus diberikan kepada peserta didik. Mereka yang harus dapat perhatian langsung. Yang kami jaga adalah jangan sampai dana KJP dipakai di luar kebutuhan sekolah," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Sebelumnya, Lulung menilai penyaluran KJP akan lebih baik apabila tidak disalurkan langsung ke penerima. Ia pun menyarankan agar dana KJP diberikan ke sekolah terlebih dahulu. Nantinya sekolah yang menyalurkannya ke siswa penerima.

"Saya pengennya kembalikan pada sekolah. Mekanismenya ke sekolah," kata dia di Gedung DPRD DKI, Senin (3/8/2015).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tahun ini menyalurkan langsung dana KJP ke rekening siswa penerima. Namun, penarikan tunainya dibatasi. Peserta KJP hanya bisa melakukan penarikan uang tunai maksimal Rp 50.000 setiap minggunya.

Dilakukannya pembatasan penarikan tunai dana KJP bertujuan agar dana KJP hanya bisa digunakan untuk membeli keperluan terkait kebutuhan pendidikan.

Berita Rekomendasi

Akan tetapi, Bank DKI baru saja menemukan adanya dana KJP yang digunakan untuk keperluan lain di luar kebutuhan pendidikan, di antaranya untuk kegiatan karaoke dan membeli emas.

Pihak yang menyalahgunakan dana tersebut memanfaatkan tempat-tempat perbelanjaan yang telah memiliki EDC. (Alsadad Rudi)

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas