TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Polda Metro Jaya mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi proses dwelling time (bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Aparat kepolisian menemukan dugaan perbuatan melawan hukum di bidang garam. Untuk mengungkap kasus itu, dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kasubdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), AKBP Ajie Indra mengatakan dugaan suap dan gratifikasi menguat setelah penyidik menemukan aliran uang yang diterima Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) nonaktif, Partogi Pangaribuan.

Dia menjelaskan dari pengusutan, ternyata 'permainan' suap tidak hanya terjadi di Kemendag dugaan saat ini ada oknum di Kemenperin yang terlibat perbuatan melanggar hukum ini.

"Dari upaya mengembangkan kasus, penyidik menemukan dugaan tak hanya satu kementerian saja yang oknum bermain, tetapi ada kementerian lain," ujar AKBP Ajie Indra saat dihubungi, Selasa (11/8/2015).

Menurut Ajie, dalam kasus impor garam, importir memberikan 'uang ekstra' supaya dapat mengimpor garam jumlah melebihi kuota. Itu merugikan para petani garam lokal. Padahal SPI (Surat Perizinan Impor) seharusnya diberikan secara gratis.

"Jadi tim sidik Dwelling Time mencurigai uang yang diamankan dari tersangka Partogi yang kalau dirupiahkan senilai Rp 130 juta sampai Rp 500 juta. Itu ternyata terkait impor garam," katanya.