TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tuty Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI menceritakan mengenai pengalamannya menerima uang gratifikasi sebesar Rp 50 juta dan 100.000 yen.

Tuti mengaku sangat terkejut begitu menerima uang itu dan langsung melapor kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya tuh pas tahu, 'Lho ini apa?'. Kaget kan, jadi saya langsung lapor Pak Gubernur, terus kata Pak Gubernur, 'Serahkan langsung ke KPK, Bu!'," ujar Tuty di Balai Kota DKI, Jumat (14/8/2015).

Akan tetapi, Tuty enggan memberi tahu siapa pihak yang telah memberi uang itu kepadanya. Dia juga enggan memberi tahu untuk apa uang tersebut diberikan.

Setelah Tuty menyerahkan uang tersebut kepada KPK, barulah Inspektorat DKI diberi tahu bahwa Tuty telah diberi uang gratifikasi oleh oknum tertentu.

Tuty mengaku sebenarnya juga masih belajar membedakan bentuk gratifikasi yang mungkin akan sering ditawarkan kepada dia selama menjadi Kepala Bappeda.

Jika ditawari uang, Tuty mengaku sudah pasti akan menolaknya atau menyerahkan uang tersebut ke KPK. Namun, yang sulit, kata Tuty, membedakan bentuk gratifikasi dalam bentuk barang.

Kata dia, diperlukan panduan khusus untuk mengetahui pemberian mana yang boleh dan tidak boleh diterima.

"Karena selain uang, kan juga ada barang, maka yang perlu kita pahami barang ini bentuknya sejauh apa, bagaimana, ada juga faktor kekerabatan lokal yang memang sudah terjalin sejauh mana yang boleh, sejauh mana enggak, itu juga yang perlu kita pelajari. Kita perlu clear banget-banget-lah."

"Itu makanya saya mau pelajari banget-banget itu petunjuk teknis secara detail. Tetapi, kalau benar-benar uang cash, saya pikir ya memang kita harus jangan terima, prinsip dasarnya begitu," ujarnya.

Tuty mengatakan akan mengimbau kepada staf-stafnya untuk ikut memerangi segala bentuk korupsi. Apalagi, Bappeda merupakan institusi perencanaan setiap pembangunan di Jakarta.

"Jadi kita ingin dari perencanaan saja sudah clear, tidak ada unsur korupsi apa pun," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, pihaknya menerima laporan adanya gratifikasi yang mengalir kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok, sapaan Basuki, menyebut salah seorang pejabat yang menerima gratifikasi adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati.

"Kami dapat laporan masih ada setor menyetor dan (gratifikasi) ini sudah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kan ada unit gratifikasinya. Ada kontraktor kasih Bu Tuty gratifikasi Rp 50 juta dan 100.000 yen. Berarti kemungkinan uang ini bukan cuma kasih ke Bu Tuty, ada juga diberikan ke yang lain," kata Basuki.(Jessi Carina)