TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga pukul 16.25 WIB, penertiban masih dilakukan di RW 03, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut bahwa penertiban di Kampung Pulo telah disosialisasikan lebih dulu.

Ahok menceritakan bagaimana hingga terjadinya penertiban di Kampung Pulo. Awalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin agar Jakarta bebas dari banjir. Para warga Kampung Pulo mau dipindahkan, asal dibuatkan rusun yang letaknya tak jauh dari Kampung pulo.

"Ya udah, kita korbanin gedung teknisnya Sudin PU, Jadilah rusun sekarang. Lalu, kita mulai pengundian yang ambil kunci langsung 429 orang pertama," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).

Lalu Ahok menduga, mereka yang mendapatkan rumah susun berpikir, rumah susun itu bisa dijual. Pada kenyataannya, itu tak bisa dilakukan. Dari 429 orang, yang ngambil kunci berkurang menjadi 227 sisanya tidak mau.

"Sekarang minta duit. Ujung-ujunganya minta duit. Kalau saya mau nakal, saya tidak berikan KTP Jakarta dulu. Makanya, saya nggak mau toleransi lagi. Mereka minta ditunda, ditunda sampai kapan?" ujar pria berusia 49 tahun ini.

Padahal para penghuni rusun hanya dikenakan Rp 10 ribu perharinya. Karena rusun itu, disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 80 persen.

"Ini Rp 10 ribu perhari. Kami subsidi 80 persen. Mana ada di Jakarta? Kalau di apartemen mahal pun, kamu bayar uang lingkungan nggak? Bayar, permeter sejutaan sebulan. Anda beli dan sewa. Ini tidak beli, tidak sewa. Anda hanya tinggal di sana. Biaya perawatan, keamanan, dan kebersihan, semua Rp 10 ribu sehari," ucapnya.