Setelah Kampung Pulo, Cepat Atau Lambat Bukit Duri Gilirannya
Kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan cepat atau lambat juga akan ditertibkan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung.
Editor: Gusti Sawabi
Tribunnews.com, Jakarta - Wilayah Jakarta Selatan juga memiliki kawasan yang termasuk dalam program normalisasi Sungai Ciliwung. Adapun wilayah itu adalah kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang cepat atau lambat juga akan ditertibkan untuk program tersebut.
Namun, bercermin dari penertiban di Kampung Pulo, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi tidak ingin penertiban yang disertai kerusuhan terjadi di Bukit Duri. Ia tidak menginginkan penertiban Bukit Duri diwarnai bentrokan yang berujung pada pembakaran alat berat dan menimbulkan korban luka.
"Jangan rusuh lah. Kita tidak mengharapkan seperti itu lah," kata Tri di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015).
Karena itu, sejak sekarang, Tri mengaku telah mulai berdialog dengan warga Bukit Duri. Sehingga ia mengharapkan saat waktu penertiban tiba, warga dapat menerima untuk dipindahkan. Saat ini, Tri mengaku masih menunggu Dinas Perumahan untuk menyiapkan rumah susun sebagai tempat pemindahan warga Bukit Duri. Ia pun memastikan penertiban Bukit Duri akan dilakukan setelah Kampung Pulo selesai.
"Setelah Kampung Pulo selesai, baru kita. Selain itu juga menyiapkan rumahnya dulu. Itu kan normalisasi Ciliwung jadi harus segera terwujud," ujar Tri.
Jika rusun selesai dibangun, maka Tri mengharapkan semua warga Bukit Duri yang kawasannya masuk dalam lokasi normalisasi sungai bisa koorporatif untuk pindah ke rusun. Tri memperkirakan rusun akan selesai pada 2016 mendatang.
"Kan (nantinya) disiapin tempat, tinggal masuk saja kok. Dimasukin rusun, tetapi belum tahu rusun mana. Yang tahu Kadis Perumahan itu Ibu Ika (Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta Ika Lestari Aji)," tutur Tri.
Pemukiman di Bukit Duri yang menjadi lokasi normalisasi Sungai Ciliwung dihuni sekitar 8.000 jiwa. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan uang ganti rugi bagi warga yang tinggal di sana karena yang diduduki adalah tanah negara. Namun, bila warga memiliki sertifikat tempat tinggal, maka pemerintah akan membelinya dengan harga appraisal. (Unoviana Kartika)
