TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyesalkan bentrokan yang terjadi di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Apalagi dengan kalimat-kalimat arogan yang menyatakan warga Kampung Pulo tidak berhak dan wajib untuk meninggalkan tanah negara.

"Disertai dengan perspektif yang secara tidak langsung dilekatkan bahwa banjir Jakarta seolah-olah disebabkan oleh warga Kampung Pulo," kata Arteria melalui pesan singkat, Minggu (23/8/2015).

Dari peristiwa tersebut, Arteria sepakat Jakarta tidak boleh banjir lagi. Untuk itu tata kelola daerah aliran sungai harus baik dalam pengertian sesuai dengan prinsip dasar pengairan sungai, bersih dan memenuhi aspek kesehatan.

"Syukur-syukur dapat menjadi ruang terbuka hijau yang bisa berguna bagi kepentingan umum lainnya. Tidak ada yang salah dari tujuan itu semua. Sampai tahap ini saya sepakat dan sepenuhnya mendukung Gubernur Ahok," ujarnya.

Namun, dalam hal cara mencapai tujuan terlebih penanganan saat bentrokan serta pemulihan pasca bentrokan, Ia melihat bahwa Ahok tidak hadir mengatasnamakan negara dalam konteks melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Pemprov DKI, ujar Politikus PDIP itu, mengesankan hadir dan menggunakan kewenangannya dengan mengatasnamakan negara dan melakukan upaya paksa. Kemudian menggunakan alat kelengkapan negara akan tetapi dalam perbuatannya jauh dari unsur perlindungan.

"Jangan sampai Jakarta yang saat ini adem, ayem tentrem dimana hubungan antara pemimpin dan rakyatnya terjalin dengan baik nanti akan menghangat. Niat Ahok baik tapi pendekatan di lapangan yang kurang pas," tuturnya.

Ia mengharapkan pemprov hadir dengan paradigma baru, tidak sebagai pemilik tanah, tetapi sebagai aparatur publik yang punya tujuan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan kota dengan baik. "Jadi pendekatannya tetap pelayanan dan bukan kekuasaan dan main kuat-kuatan. Jadi jangan ada lagi istilah penghuni liar, tidak pantas dapat ganti rugi dan sudah tinggal lama tidak bayar," kata anggota Panja Pertanahan itu.

Ia mengingatkan tugas berat juga menanti Ahok. Kampung Pulo adalah potret penyelesaian banjir di DAS Ciliwung dan pemukiman padat penduduk.

Arteria menunggu gebrakan selanjutnya terkait dengan banyaknya daerah penyangga banjir seperti rawa-rawa dan hutan bakau yang ternyata telah dijadikan perumahan elit

"Ini juga PR Ahok, saya akan tunggu kebijakan Ahok selanjutnya. Kami Komisi II Akan dukung Pemprov, asal ini serius. Saya meyakini perubahan fungsi kawasan mungkin lebih berkontribusi penyebab banjir dibandingkan dengan perilaku warga Kampung Pulo," ujarnya.

"Kejadian bentrokan harus diyakini sebagai bentrokan terakhir dalam konteks penyelesaian hak atas tanah. Saya akan jadikan agenda pembahasan khusus di Komisi II khusuanya Panja Pertanahan," tambahnya.